Jakarta – Peran strategis industri asuransi nasional
dalam mendorong pembiayaan infrastruktur dalam skala masif yang saat ini
digalakan Pemerintah belum terlihat signifikan. Padahal, pertumbuhan
industri asuransi nasional dalam beberapa tahun terakhir sangat cepat
dengan kualitas pertumbuhan yang sangat baik. Artinya, kemampuan industri
asuransi mengumpulkan dana masyarakat berjangka panjang sangat tinggi dan
sangat cocok untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial Rosan Roeslani dalam
seminar internasional yang digelar Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (11/8/2015).

“Momentum percepatan pembangunan infrastruktur sebaiknya dimanfaatkan
industri asuransi nasional untuk ikut terlibat. Demikian juga sebaliknya.
Para pemilik proyek infrastruktur sebaiknya mulai melibatkan industri
asuransi nasional khususnya dalam hal mendapatkan pembiayaan sambil
menurunkan risiko, Harus lebih agresif,” kata Rosan dalam paparannya.

Menurut Rosan industri asuransi bahkan sebaiknya jemput bola dengan
memberikan saran kepada pemerintah dan regulator mengenai bagaimana
industri asuransi bisa membantu pembiayaan infrastruktur. Di saat yang
sama, Pemerintah diharapkan bisa jeli melihat peluang ini dengan
mengeluarkan insentif kebijakan kepada perusahaan asuransi nasional yang
aktif mendukung pembiayaan infrastruktur. Demikian juga insentif kebijakan
bisa diberikan kepada pemilik proyek infrastruktur yang menggunakan jasa
perusahaan asuransi nasional.

“Sehingga tercipta kolaborasi strategis yang mutual sehingga bisa
mengatasi salah satu masalah struktural dalam pembangunan infrastruktur
yaitu soal pembiayaan yang cepat, terjangkau, dan terukur. Selama ini dana
perbankan sulit digunakan untuk infrastruktur karena mismatch jangka
waktunya. Asuransi justru sebaliknya, sumber dana jangka panjang, tapi
alokasi penempatannya terbatas,” tambah Rosan sambil mengupas permasalahan
struktural dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia.
Headline speaker Seminar AAUI - RPR

Merujuk pada data OJK (2015), Rosan memaparkan bahwa dari total investasi
industri asuransi nasional sebesar Rp 527,929 triliun, alokasi prioritas
masih terarah pada deposito bank dan surat berharga. Peluang dalam
pembiayaan infrastruktur justru diambil oleh perusahaan pembiayaan asing,
sementara asuransi nasional masih sebatas subkontraktor.

Padahal, menurutnya, proyek pembangunan infrastruktur 2015 – 2019
jelas-jelas membutuhkan dana lebih dari 5.500 triliun. Alternatif sumber
pembiayaan saat ini adalah 40 persen dari APBN, 10 persen dari APBD, dan
sisanya swasta. Tambahan dari BUMN hanya sekitar 20 persen. Sisanya adalah
porsi pembiayaan yang terbuka bagi swasta,” terang Rosan.

Karena itulah, menurut dia, peran asuransi sangat dibutuhkan untuk
menutupi defisit kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur. Dengan
belum hadirnya bank infrastruktur di Indonesia, maka terbuka kesempatan
bagi lembaga-lembaga pembiayaan, termasuk asuransi untuk berpartisipasi.

“Dana pihak ketiga (DPK) bank umum nasional per Februari mencapai 4.150
triliun rupiah dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sekitar 88,26%. Dengan
LDR setinggi itu, perbankan akan lebih memilih pembiayaan jangka pendek
dibandingkan investasi pada proyek infrastruktur karena risikonya tinggi,”
jelas Rosan.

Rosan juga menyayangkan bila alternatif yang sering diambil adalah bantuan
bilateral atau multilateral. Karena walaupun berbunga lunak pinjaman
bilateral biasanya mensyaratkan lender-content yaitu memprioritaskan
perusahaan asal negaranya dalam proyek pembangunan.

“Selain mensyaratkan lender content dengan porsi 30 – 90 persen dari total
nilai proyek, efek lanjutannya adalah biaya proyek akan lebih tinggi dan
impor dari negara kreditur justru menekan neraca perdagangan kita,” kata
Rosan.

Senada dengan Rosan, Presiden Direktur Indonesia Infrastructure Finance
(IIF) Sukatmo Padmosukarso menilai penting kehadiran industri asuransi
dalam membiayai proyek infrastruktur. Dia secara khusus menyebutkan
beberapa sektor yang layak digarap pihak swasta, yaitu ketenagalistrikan,
minyak dan gas, teknologi informasi dan komunikasi, serta transportasi
jalan raya.

“Peran industri asuransi dalam proyek infrastruktur bisa sebagai penjamin
atau instrumen dalam manajemen risiko, dan bisa juga dalam pembiayaan atau
penyediaan dana bagi investasi infrastruktur,” kata Sukatmo.

Dalam kesimpulannya Rosan menegaskan bahwa selain melibatkan industri
asuransi nasional, instrumen pasar modal yang dikhususkan untuk sektor
infrastrutkur adalah dua alternatif pembiayaan yang terbaik dan paling
sesuai untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur Indonesia.