(Berita Daerah – Nasional) Kesiapan antar sektor bisnis untuk menghadapi pemberlakuan Asean Economic Community 2015 perlu terus dipacu agar dunia usaha nasional mampu berkontribusi secara positif terhadap perekonomian nasional, tidak terkecuali bagi sektor industri asuransi di Indonesia.

Kadin Indonesia menilai jika subsektor asuransi masih perlu mendapat perhatian yang lebih agar mampu tumbuh dan berkembang dengan baik seperti sektor keuangan lainnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, mengatakan bahwa jaminan kepastian dalam asuransi jika diperankan dengan benar maka asuransi akan dapat menciptakan kepastian dalam investasi dan keberlangsungan usaha. Selain itu asuransi juga harusnya dapat menjamin kepastian perlindungan terhadap kehidupan sosial dan tenaga kerja. Dengan demikian, industri asuransi menjamin kepastian baik pada sisi produksi maupun pada sisi konsumsi.

Guna memperkuat peran industri asuransi dalam pembangunan ekonomi, Indonesia membutuhkan adanya kepercayaan timbal balik antara industri asuransi dengan konsumen yang diatur oleh sistem  legislasi yang baik.

Semua dinamika atau krisis yang terjadi dapat menciptakan ketidakpastian terhadap kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial. Berbagai perubahan tersebut menciptakan resiko ekonomi, resiko usaha, resiko sosial, maupun resiko pribadi.

Semua resiko tersebut di satu sisi merupakan peluang bisnis bagi industri asuransi, tetapi di sisi lain menjadi beban yang tidak ringan bagi masyarakat dan dunia usaha. Untuk meringankan beban tersebut,  maka diperlukan kerjasama yang erat antara dunia usaha dengan pihak pemerintah.

Pemerintah dengan industri asuransi dapat menerapkan asuransi kesehatan bagi buruh, asuransi resiko pertanian, resiko menurunkan harga komoditi dan sebagainya. Industri bersama  pemerintah juga dapat menetapkan  kebijakan tarif asuransi tertentu, agar perusahaan ataupun keluarga dapat memperolah kemanfaatan yang tinggi dari asuransi.

Dalam bidang asuransi, Indonesia memerlukan integrasi antara regulasi asuransi dengan berbagai regulasi industri lain, juga dengan tata kelola kehidupan masyarakat. Dengan adanya integrasi, maka asuransi dapat berperan melakukan social engineering secara luas.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P. Roeslani, mengatakan bahwa peluang asuransi dalam AEC memiliki potensi yang cukup besar karena selain market Indonesia yang sudah besar, akan ditambah lagi dengan penduduk negara-negara ASEAN lainnya.

Kesempatan ini merupakan peluang bagi perusahaan asuransi Indonesia juga untuk mencoba melakukan ekspansi ke negara-negara ASEAN lainnya. Ini adalah kesempatan untuk bermain di tingkat regional.

Tidak seperti Singapura atau Malaysia, industri asuransi nasional belum melakukan ekspansi ke luar. Padahal, penetrasi asuransi masih bisa dilakukan seperti ke Filipina, Vietnam, dan Myanmar. Tanpa pemberlakuan AEC, faktanya industri asuransi telah lama terliberalisasi di Indonesia, di mana asing telah menguasai industri asuransi, khususnya di sektor asuransi jiwa.

Liberalisasi ekonomi ASEAN bukanlah hal baru di industri asuransi. Hal ini tercermin dalam berbagai bentuk sinergi yang telah terjalin pasca terbentukya ASEAN Dewan Asuransi ( AIC ) pada tahun 1978 lalu.

Dewan awalnya terdiri dari asosiasi dari lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, yang perannya adalah untuk mendorong pengembangan asuransi regional dan membangun kerjasama antara perusahaan asuransi dalam berbagai bidang di wilayah ini. Maka menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA ) 2015, otomatis peran tersebut dinilai akan semakin strategis.

Pasar bebas bukan berarti tanpa aturan, karenanya peran pemerintah sangat diperlukan untuk melakukan penataan dalam pengaturan industri asuransi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk melindungi perusahaan lokal. Namun perlu regulasi bahwa perusahaan asuransi atau tenaga kerja asing yang masuk harus benar-benar mampu mempercepat pengembangan industri asuransi di Indonesia.

Perlu adanya pengaturan mengenai persyaratan masuknya perusahaan asuransi asing. Misalnya dalam hal peringkat (rating ), jumlah modal, kompetensi tenaga kerja asing, dan lain-lain. Adapun program pembangunan yang diperlukan bagi masyarakat Indonesia, misalnya perusahaan itu memiliki produk asuransi mikro, atau pun memiliki rasio pembukaan cabang di kota-kota besar dan kota-kota lainnya.

Semua harus mempersiapkan diri dengan baik, dan persiapan ini penting dan mendesak bagi perusahaan asuransi nasional, antara lain dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia , modal, dan dukungan teknologi informasi. Masih ada dua tahun untuk mempersiapkan sebaik-baiknya dan secara bertahap.

Di sisi lain, dari perspektif konsumen asuransi, ASEAN Economic Community 2015 membawa harapan baru. Persaingan industri yang semakin ketat berbanding lurus dengan pelayanan yang diharapkan , terutama pembayaran klaim. Perusahaan asuransi akan bersaing untuk memberikan layanan yang lebih baik dan menjaga reputasi. Sepanjang kompetisi dilakukan dalam pengawasan yang sehat dan ketat oleh regulator, konsumen tentu akan mendapatkan keuntungan.

 

Eronu Telaumbanua/VM/BD-kadin
Editor: Eni Ariyanti

Sumber: BeritaDaerah.co.id

Judul: Industri Asuransi Nasional Harus Bersiap Hadapi AEC 2015