Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bersama Kementerian Perdagangan menggelar seminar bertajuk Pemberdayaan Usahawan dan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Ekspor bertempat di Hotel Harper, Yogyakarta, Kamis (3/4/2015). Seminar ini merupakan bagian dari kegiatan Kadin dan Kementerian Perdagangan untuk membantu UKM-UKM lokal yang dinilai potensial dan memiliki peluang untuk berkembang pada lini bisnis nasional maupun global.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk pola kemitraan strategis antara Pemerintah dan pelaku usaha dalam penguatan daya saing produk unggulan daerah guna mendukung ekspor daerah dan nasional,” papar Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P. Roeslani dalam sambutan tertulis di awal acara.

Rosan Roeslani menjelaskan, sebagai mitra pemerintah KADIN hendak melakukan pendampingan sekaligus mendukung usaha-usaha kecil potensial yang ada di DI Yogyakarta. Melalui kegiatan ini diharapkan akan lahir enterpreneur-enterpreneur baru dari DIY yang memiliki kompentensi dan daya saing, seiring mulai diberlakukannya MEA 2015. Dia menjelaskan, DIY dikenal sebagai salah satu ujung tombak perekonomian nasional dalam bidang ekonomi kreatif. Industri skala kecil di bidang garmen-konveksi asal DIY, misalnya, memiliki pangsa pasar yang luas dan diminati secara nasional maupun global.

“Pasar akan sangat luas dengan pemberlakuan MEA nanti. Keuntungan ini yang perlu difasilitasi agar potensi ekonomi, terutama yang terkategori UKM dan usaha kreatif lokal lainnya mampu ikut mendulang profit,” tambah Rosan.

Selain peluang pasar dan kualitas produk, Rosan menilai tantangan lainnya muncul dari permodalan atau pembiayaan. Sebagaimana data yang dilansir BKPM (2014), hambatan terbesar investasi di Indonesia setelah masalah akses keuangan. Problem keuangan ini malah dinilai lebih berpengaruh dibandingkan hambatan berupa inefisiensi birokrasi dan masalah infrastruktur.

“Banyak usaha kecil yang potensial yang mengalami kesulitan dalam pemodalan melalui jalur perbankan dan lembaga keuangan lain karena dinilai tidak bankable. Untuk itulah mereka perlu dibantu melalui skema pembiayaan lain, misalnya modal ventura, agar usaha mereka dapat berkembang,” papar Rosan.

Mengapa Industri Kreatif?

Rosan Roeslani menjelaskan, industri kreatif dapat berperan sebagai pencipta nilai dan memberikan nilai tambah. “Industri kreatif umumnya berskala IKM dan Indonesia memiliki sekitar 3,9 juta unit usaha yang merupakan salah satu benteng sektor ekonomi dalam menghadapi gempuran efek krisis ekonomi dunia,” kata dia.

Menariknya, industri kreatif berkembang secara cepat di Yogyakarta sehingga berpengaruh secara nasional dan menjadi potensi yang luar biasa. Nilai ekspor industri kreatif Jogja terus mengalami kenaikan, dari US$ 220 juta atau sekitar Rp 2,6 triliun pada 2013 menjadi US$ 242 juta atau sekitar Rp 2,89 triliun pada tahun 2014. Sehingga apabila fokus dibina maka potensi ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Jogja dan berpengaruh pada nilai ekspor maupun ketahanan ekonomi nasional.

Keuntungan usaha kreatif Yogyakarta dalam pandangan Rosan dikarenakan mudahnya akses, ketersediaan tenaga kerja muda terdidik dengan spesialisasi industri kreatif, banyak lembaga-lembaga pendidikan terkait dengan industri kreatif, dan banyaknya komunitas di berbagai bidang kreatif, baik di bidang seni budaya, produk tradisional, start-up teknologi informasi hingga produk olahan khas.

Cukup mengagetkan, kalangan muda utamanya para mahasiswa, banyak yang tertarik dan antusias dengan industri kreatif. Oleh karenanya, Kadin sangat mendukung dan akan menfasilitasi mereka untuk berkembang. Tentunya ini akan menjadikan Yogyakarta sebagai kota persemaian untuk para wiraswasta muda.

Atas pertimbangan tersebut, PT Palapa Nusantara Berdikari yang didirikan oleh Kadin akan menyeleksi usaha-usaha kecil potensial di wilayah DIY dengan standar-standar tertentu. Selanjutnya usahawan-usahawan tersebut akan mendapatkan bimbingan bisnis (klinik bisnis), pendampingan dari sini peningkatan kualitas produk dan manajemen sederhana. Selanjutnya, UKM yang dinilai layak akan bantuan modal dan pendampingan guna mengembangkan bisnis yang telah dirintis hingga layak mendapatkan pinjaman dari perbankan (bankable) dan berkualifikasi ekspor.

Sebelumnya, kegiatan seperti ini sudah digelar di 13 provinsi lain, yaitu Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Papua, dan pekan lalu di NTT.