PT Palapa Nusantara Berdikari kembali melakukan aksi nyata dukungan bagi UKM daerah. Kali ini, lembaga yang berada di bawah Bidang Perbankan dan Finansial – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini menyuntikkan modal usaha sebesar Rp 200 juta kepada Koperasi Kerta Semaya Samaniya yang terletak di Desa Nusasari, Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali.

“Kami melihat potensi besar yang dimiliki koperasi ini dalam membantu memberdayakan 1119 petani kakao di Jembrana Bali melalui perubahan pola pikir petani untuk melakukan perubahan secara bertahap maju melalui proses pendampingan dan komunikasi yang intensif mulai dari penanaman sampai pemasaran produk sehinggaberdampak positif pada petani yang akhirnya menjadikan kakao Jembrana berstandar internasional (bersertifikat UTZ), sehingga ke depan akan mampu bersaing di pasar dunia. Tujuan kami adalah mendukung produk lokal berkualitas agar bisa masuk ke pasar nasional, bahkan internasional,” terang Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial di Denpasar, Bali, Sabtu (1/8/2015).

Ki-Ka (depan) I Made Mangku Pastika (Gubernur Bali), Rosan P Roeslani (wakil Ketua Umum Bidang Perbankan Kadin Indonesia)

Ki-Ka (depan) I Made Mangku Pastika (Gubernur Bali), Rosan P Roeslani (wakil Ketua Umum Bidang Perbankan Kadin Indonesia)

Rosan Roeslani yang adalah inisiator Palapa Nusantara Berdikari menjelaskan, pihaknya selama ini terus berkeliling daerah dan memonitor UKM-UKM yang dinilai memiliki produk yang berkualitas dan memiliki nilai ekspor. Namun, lantaran sulitnya akses terhadap pemodalan yang memadai, usaha kecil seperti ini kurang mampu mengembangkan dan memasarkan produknya ke level yang lebih tinggi.

“Untuk itulah, melalui Palapa Nusantara Berdikari, kami melakukan monitor ke daerah-daerah, pendampingan melalui klinik bisnis, dan seleksi. UKM yang dinilai paling andal dan layak akan mendapat suntikan modal usaha,” papar Rosan.

Dia melanjutkan, UKM memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional. Dalam lima tahun terakhir kontribusi UKM terhadap PDP selalu di atas 50 persen. Sumbangsih UKM terhadap penyerapan tenaga kerja pun selalu di atas 90 persen. Itu berarti, saat ini jumlah tenaga kerja Indonesia di sektor UKM berada di atas 100 juta orang.

Penandatanganan MOU Modal Kerja dan Bedah Rumah dari Kadin diwakili Rosan P Roeslani Kepada Pemerintah Bali

Penandatanganan MOU Modal Kerja dan Bedah Rumah dari Kadin diwakili Rosan P Roeslani Kepada Pemerintah Bali

Sementara itu, Ketua Koperasi Kerta Semaya Samaniya, I Ketut Wiadnyana menjelaskan koperasi yang dipimpinnya berfokus pada pengembangan dan pengolahan produk kakao yang dalam implementasinya selama ini didampingi oleh Yayasan Kalimajari. Selain mendorong usaha yang telah dirintis sejak 2006, bantuan modal ini pun mendukung keberlanjutan program Kakao Lestari di Kabupaten Jembrana.

Penyerahan bantuan modal usaha ini dilaksanakan bertepatan dengan pelantikan pengurus baru Kadin Provinsi Bali di bawah pimpinan Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra. Penyerahan bantuan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, Ketua Umum Kadin Bali Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra.

Rosan P Roeslani menyerahkan Modal Kerja dari Kadin kepada Koperasi Kerta Semaya Samaniya Bali (Denpasar, 1/08/2015)

Rosan P Roeslani menyerahkan Modal Kerja dari Kadin kepada Koperasi Kerta Semaya Samaniya Bali (Denpasar, 1/08/2015)

Ketua Umum Kadin Bali,  Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra menambahkan bahwa bantuan permodalan ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan bagi UKM yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan permodalan dari perbankan karena  UKM tersebut belum bank-able.

Selain bantuan modal bagi UKM, Bidang Perbankan dan Finansial Kadin Indonesia beserta Kadin Provinsi Bali juga menandatangani MoU dengan Pemerintah Bali dalam rangka penyerakan dana bantuan bedah rumah bagi keluarga Miskin di Bali ke Kepada Pemerintah bali sebesar Rp.300 juta terkait dukungan bagi program “Bedah Rumah Bali Mandara”, bantuan bedah rumah tersebut akan terus di lakukan oleh kadin untuk 5 tahun kedepan sampai terpenuhi 10.000 rumah layak huni. Program ini merupakan langkah khusus Pemprov Bali dalam penanggulangan kemiskinan, terutama dalam penyediaan hunian yang layak bagi warga. Kadin Indonesia menilai, program konkret seperti ini pantas mendapatkan dukungan dalam perealisasiannya.