Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Pemerintah tengah menggenjot upaya peningkatan daya saing untuk industri, tidak terkecuali bagi usaha kecil menengah untuk meningkatkan komoditi ekspor guna memperkuat perekonomian nasional.

“Dengan berlakunya Asean Economic Community nanti, standar mutu produk akan menganut standar ASEAN. Selama ini produk-produk UKM yang memiliki peluang pasar luas di ASEAN, terkendala oleh standard mutu,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani.

“Melihat besarnya peranan UKM nasional dalam perekonomian, kiranya semua pihak harus senantiasa melakukan upaya-upaya penguatan UKM agar bisa meningkatkan produktivitas dan kualitasnya agar berdaya saing, sehingga lebih siap menghadapi pasar bebas. Oleh karenanya, hambatan-hambatan klasik yang sering ditemui harus segera diatasi dan dicarikan jalan keluarnya, terutama aspek pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan melakukan ekspor,” kata Rosan.

klinik bisnis sulsel 1

Rosan menjelaskan, hingga saat ini perekonomian daerah masih terkendala pada persoalan-persoalan klasik seperti persoalan UKM yang selalu tersendat dalam masalah permodalan. Akses yang terbatas terhadap bank, serta penerapan sistem kehati-hatian perbankan yang masih dirasakan berlebihan sering kali menjadi kendala untuk mengembangkan usaha.

Di sisi lain, Kadin merekomendasikan kepada para pelaku usaha untuk bisa mengakses permodalan melalui lembaga non perbankan, sehingga tidak terpaku pada lembaga perbankan saja. “Jika kondisinya seperti itu, para pengusaha daerah dan UKM bisa mengakses pembiayaan melalui alternatif lain dengan memanfaatkan lembaga non perbankan,” kata Komite Tetap Kadin Bidang Modal Ventura dan pendanaan alternatif Safari Azis di sela-sela Seminar dan Klinik Bisnis “Pemberdayaan Usahawan dan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Ekspor” yang digelar di Makassar, (13/6).

Menurut Safari Azis, selain dukungan aspek pembiayaan baik dari lembaga perbankan maupun non perbankan, dukungan dari pemerintah memiliki peranan yang penting dalam pemberdayaan pelaku usaha dan potensi daerah untuk meningkatkan ekspor. Selain itu, sinergitas regulasi antara pusat dan daerah serta kemudahan dalam perijinan ekspor sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha nasional.

Safari mengatakan, pihaknya sering masih sering menemukan keluhan pengusaha daerah yang akan melakukan ekspor harus mengeluarkan tambahan biaya untuk dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak diperlukan. Berdasarkan informasi yang diterima Kadin, hal tersebut berkenaan dengan kebijakan pemerintah yang berusaha untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari komoditas ekspor. “Kami menilai hal tersebut bisa menurunkan daya saing komoditas ekspor daerah. Di sisi lain, seyogyanya justru PAD bisa lebih ditekankan kepada komoditi impor, agar produk lokal bisa diserap pasar domestik,” ungkap Safari.

Sementara itu untuk dapat melakukan ekspor, lanjut Safari, Pelaku dipersyaratkan memiliki keahlian logistik, manajemen ekspor, pemasaran, keuangan dan hukum perdagangan internasional. Pentingnya edukasi dan pengelolaan akan hal itu, Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial bekerjasama dengan Dirjen Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan dan penguatan usahawan daerah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan klinik bisnis yang kali ini dilaksanakan di Makassar-Sulawesi Selatan.

Klinik bisnis tersebut sudah dilakukan sebelumnya di Pronvinsi DKI Jakarta, Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat. “Hal ini sejalan dengan amanat dari misi Kadin Pusat Kepengurusan Periode 2010-2015 yang berkomitmen untuk menjadi motor pendorong agar daerah dapat berperan lebih besar dalam penguatan dan pemerataan ekonomi nasional,” kata Safari.

klinik bisnis sulsel 3

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Kadin Indonesia membentuk lembaga kemitraan pembiayaan “Palapa Nusantara Berdikari” yang telah dan akan melakukan akselarasi penyaluran dana kepada UKM di daerah-daerah. “Palapa Nusantara Berdikari akan membina badan usaha atau pelaku UKM yang memiliki potensi untuk melakukan ekspor. Pembinaan ini dilakukan dari yang tadinya tidak bankable menjadi bankable,” ujar Safari.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Asia Pasifik Afrika dan Timur Tengah Adhar Hazairin mengakui jika saat ini beberapa negara menerapkan berbagai regulasi sebagai upaya proteksi pasar domestiknya dengan menghambat masuknya produk dari negeri lain masuk ke negaranya melalui isu terkait standarisasi, lingkungan, ketenagakerjaan hingga isu-isu sosial. “Meski demikian pelaku UKM daerah harus meningkatkan daya saingnya agar produknya lebih baik, dapat memasuki pasar, tetap diterima dan merebut konsumen dalam negeri, terlebih buyer dari luar negeri” ujar Adhar.

Pihaknya juga mengatakan, akan terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kadin Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha agar bisa mengelola potensi ekspor daerah sehingga dapat lebih berperan secara maksimal untuk peningkatan ekspor.

Sementara dari sisi pembiayaannya, Ditjen Pengembangan Ekspor Kementerian Perdagangan telah menjalin kerjasama dengan Kadin melalui penerapan term of delivery cost, insurance and freight (CIF) dalam aktivitas ekspor. “Perusahaan perkapalan dan pengangkutan serta asuransi ekspor Indonesia kita harapkan bisa lebih berperan dan mendukung aktivitas ekspor daerah,” Ujar Adhar.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2012 neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit kurang lebih sebesar USD 1,6 miliar. “Hal ini selain disebabkan oleh impor minyak dan gas yang terus meningkat juga dikarenakan nilai ekspor non migas Indonesia yang belum dapat mencapai nilai maksimal dari potensi yang seharusnya,” ungkap Adhar.

Pada periode yang sama nilai ekspor Indonesia ke dunia mencapai USD 190,03 milyar. Produk utama ekspor Indonesia antara lain minyak dan barang tambang, karet dan produksi karet, peralatan listrik, mesin, kertas, pakaian, bahan kimia organik, kayu, kendaraan bermotor dan alas kaki. Adapun negara tujuan ekspor utama antara lain China, Jepang, Amerika Serikat, India dan Singapura.