JAKARTA — Percepatan pembangunan infrastruktur perlu dukungan pembiayaan. Manfaat bagi publik harus menjadi acuan prioritas saat menjalin kerja sama pembiayaan tersebut.

”Kita harus realistis. Indonesia punya keterbatasan pembiayaan infrastruktur. Untuk kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat, tidak masalah mengundang pembiayaan asing selama rakyat yang mendapat manfaatnya,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani di Jakarta, Rabu (4/2).

Rosan menyampaikan hal itu seusai menerima kunjungan Euromoney Institutional Investor. Institusi tersebut ingin mengadakan konferensi berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur pada awal Juni 2015.

”Mereka datang dan menyampaikan akan membawa investor asing yang sifatnya investasi langsung. Jadi bukan investor jangka pendek. Ini sesuai kriteria infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang,” kata Rosan.

Rosan menambahkan, investor pembiayaan juga menangkap momentum semangat pemerintahan baru yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Menurut Rosan, selama ini, banyak investor pembiayaan yang datang ke Kadin untuk membicarakan infrastruktur yang sifatnya bilateral.

”Kali ini sifatnya lebih terbuka dan komprehensif, tidak hanya dari sisi investor, tetapi juga regulator. Hal ini karena di Indonesia banyak proyek infrastruktur dan membutuhkan investasi besar,” ujar Rosan.

Kadin menyambut baik kerja sama tersebut, saat kemampuan lokal untuk membiayai infrastruktur terbatas dan kerja sama itu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik.

Terkait rencana pembuatan bank infrastruktur, Rosan berpendapat, hal itu merupakan ide baik. Namun, perlu banyak waktu untuk merealisasikannya. Pembentukan bank infrastruktur membutuhkan undang-undang yang harus disetujui DPR. Dana bank infrastruktur tidak bisa hanya dari masyarakat.

”Dana yang masuk harus benar-benar dari jangka panjang juga agar tidak terjadi ketidaksesuaian di perbankan itu sendiri,” kata Rosan.

Menurut Rosan, sebaiknya Indonesia memberdayakan potensi yang ada. ”Perlu ada revisi untuk investasi infrastruktur di asuransi jiwa dan dana pensiun yang dananya signifikan. Dari asuransi jiwa saja ada dana jangka panjang Rp 720 triliun,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Industri Ketel Uap dan Bejana Bertekanan Indonesia Eko Sulianto menuturkan, kekuatan pembiayaan dari dalam negeri diharapkan memberi ruang lebih bagi industri barang modal di dalam negeri, untuk terlibat dalam proyek infrastruktur di Indonesia. (CAS)

Sumber: Kompas Cetak