Pembangunan infrastruktur merupakan solusi di tengah tergerusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Problemnya, masih terdapat kendala anggaran dalam pembiayaan proyek infrastruktur.

Rosan P Roeslani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial memaparkan, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur mencapai Rp 5.519 Triliun. Sementara itu, anggaran yang disediakan pemerintah (APBN) belum cukup untuk membiayai seluruh rencana pembangunan. Dalam lima tahun (2015-2020) dana yang disediakan APBN diprediksikan baru mencapai Rp 1,178 triliun.

“PR kita di infrastruktur. Anggaran pemerintah dalam lima tahun ke depan belum mengcover seluruh kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Karena itu, sangat penting untuk mencari sumber pembiayaan lain di luar pemerintah,” jelas Rosan dalam Konferensi Pers terkait pelaksanaan Indonesia Infrastructure Finance Conference 2015 di Menara Kadin, Kamis (4/6/2015).

Rosan menilai penting kehadiran sumber pembiayaan lain. Menurutnya, terdapat banyak alternatif pembiayaan yang belum dimaksimalkan sejauh ini.

Sementara itu, CEO Euromoney Institutional Investor, Paul Shale mengungkapkan ketertarikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah ada berlangsung lama. Kehadiran pemerintahan Jokowi yang mulai fokus pada sektor infrastruktur dilihat Euromoney sebagai waktu yang tepat untuk mulai merealisasikan investasi.

“Pembicaraan seputar peluang investasi di Indonesia sudah berlangsung dalam hitungan dekade. Saat ini, Euromoney menilai sebagai waktu yang tepat untuk action, terutama karena keseriusan pemerintahan Jokowi dalam mengundang kehadiran investor, sebagaimana terlihat dalam Konferensi APEC dan Konferensi Asia-Afrika,” kata Tony Shale.

Menurutnya, Indonesia tak perlu mengawatirkan pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen. Bagi negara-negara di Eropa, angka tersebut sudah tergolong memuaskan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia justru akan terbantu dengan pembangunan di sektor infrastruktur.

Pada level nasional, Presiden Direktur PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) Sukatmo Padmosukarso menyatakan pihaknya sangat menyadari pentingnya sumber pembiayaan alternatif dalam pembangunan infrastruktur berskala besar. IIF akan mendukung pembiayaan tambahan, misalnya sebagai pendukung investasi asing. “Misalnya dalam pembangunan bandara atau pelabuhan laut, ada banyak aspek yang dapat digarap dan butuh pembiayaan dalam proyek seperti itu,” terangnya.

Indonesia Infrastructure Finance Conference akan digelar di Hotel Grand Hyatt, Jakarta pada 16-17 Juni mendatang. Sejumlah tokoh penting pemerintahan dan eksekutif perusahaan ternama akan hadir sebagai pembicara. Beberapa nama di antaranya, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala BKPM Franciscus Sibarani, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto, President Commisioner  PT IIF Chatib Basri hingga Senior Investment Specialist Asian Development Bank Yuichiro Yoi.

Sejumlah topik utama yang menjadi sorotan, antara lain peluang pihak swasta dalam memanfaatkan kebijakan baru pemerintah, yakni layanan satu pintu untuk investasi (BKPM) dan kehadiran bank infrastruktur; peluang apa saja yang tersedia dalam proyek kelistrikan;  proyek apa saja yang terbuka untuk swasta di sektor jalan tol dan bandara; hingga peluang yang tersedia dalam evolusi ruang kelautan Indonesia.

 

Rosan: Swasta Perlu Diberi Ruang Investasi Infrastruktur