Lambannya perkembangan infrastruktur di tanah air terpaksa harus ditanggung kalangan pengusaha. Terjadi penurunan daya saing di mata investor.

Porsi anggaran negara untuk pembiayaan infrastruktur selama ini belum menembus level lima persen. Makanya, jangan heran jika perkembangan infrastruktur tak kunjung membaik. Hal itu dinilai menurunkan daya saing Indonesia di mata investor global. Perlu ada komitmen dalam memperbesar porsi belanja infrastruktur pada waktu ke depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani mengatakan, World Economic Forum (WEF) menempatkan persoalan infrastruktur sebagai masalah ketiga daya saing nasional setelah korupsi dan inefisiensi birokrasi pemerintah.

Ia mengungkapkan, sebagai salah satu pcnentu peringkat daya saing, kondisi infrastruktur Indonesia menempati peringkat 76 dari 142 negara, jauh di bawah Malaysia (peringkat 26) dan Thailand (peringkat 42).

“Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, persoalan infrastruktur bukan saja terfokus pada upaya menggali sumber pendanaan alternatif seperti Public Private Partnership (PPP),” ujar Rosan dalam Seminar Kajian Tengah Tahun 2012 bertema Efektivitas Fiskal, Percepatan Infrastruktur dan Intermediasi Perbankan di Jakarta, kemarin.

RPR - Didik

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan pada waktu ke depan diperlukan komitmen dari calon Presiden mendatang untuk memperbesar belanja infrastruktur dibandingkan dengan belanja modal dan belanja pegawai.

“Selama ini belanja infrastruktur untuk APBN masih di bawah lima persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), jadi perbankan harus bertindak juga,” pintanya. Rasio belanja infrastruktur terhadap PDB tahun ini hanya 2,21. Padahal, idealnya di atas lima persen.

Menurut Harry, anggaran infrastruktur minim karena pemerintah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk subsidi bahan hakar minyak (HUM).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total belanja infrastruktur pada 2012 mencapai Rp 161,4 triliun, dengan rasio 2,21 persen terhadap asumsi PDB sebesar Rp 7.298 triliun. Sebagai perbandingan, rasio belanja infrastruktur di China sudah meneapai 14 persen.

Bela Industri Otomotif

Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat menegaskan, persoalan hancurnya infrastruktur telah menyebabkan kemacetan, terutama di Jakarta. Dan kemacetan tersebut bukan disebabkan lonjakan produksi industri otomotif.

“Pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang No 2/ 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Guna menindaklanjuti itu, dalam waktu dekat, pemerintah akan menerbitkan aturan turunan Undang-Undang tersebut, termasuk regulasi petunjuk pelaksana (juklak),” cetusnya.

Hidayat berharap, penerbitkan juklak bisa mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan.

 

Sumber: Kemenperin – Rakyat Merdeka

 

Data: Tiga Alasan Rendahnya Daya Saing Indonesia